App Launcher

Feedback

 

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 2002

016PK/N/2002

Tentang:
BAHWA UNTUK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI, PUTUSAN PENGADILAN NIAGA HARUS MEMENUHI SYARAT PASAL 82 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN, YANG MENENTUKAN BAHWA KETETAPAN-KETETAPAN HAKIM DALAM HAL-HAL YANG MENGENAI PENGURUSAN ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT, PENGADILAN MEMUTUS DALAM TINGKAT PENGHABISAN. DENGAN DEMIKIAN TERHADAP PERKARA YANG DIPUTUS OLEH PENGADILAN NIAGA DALAM RANGKA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM KASASU MAUPUN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

03PK/N/2002

Tentang:
BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1917 BW YANG MENYATAKAN BAHWA SUATU PUTUSAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT), MEMPUNYAI BUKTI YANG KUAT, MAKA BERDASARKAN PUTUSAN PAILIT TERSEBUT, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) HARUS DINYATAKAN TERBUKTI MEMPUNYAI HUTANG KEPADA PEMOHON PK

Pengumuman

Kepada seluruh Pengadilan pada 4 lingkungan peradilan

yang telah memiliki website Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum, harap mengkonfirmasi

kepada Bagian Peraturan Perundang-undangan

Biro Hukum dan Humas BUA-MARI

melalui email : bag.puu@gmail.com

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

Alamat Redaksi

JL. Medan Merdeka Utara No.913
Tromol Pos No. 1020 Jakarta 10010